Ridwan Kamil Libatkan Ulama Buat Cetak Biru Bencana di Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Foto: Wisma Putra/detikcom)

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak para ulama terlibat dalam penanganan masalah lingkungan dan kebencanaan di Jawa Barat. Apalagi saat ini Pemprov Jabar sedang menyusun dokumen West Java Resillience Culture Blue Print. 

Dia ingin para ulama dan cendikiawan muslim bisa menyumbang pemikirannya dalam dokumen yang tengah disusunnya itu. Dokumen itu dibuat agar masyarakat Jabar bisa lebih siap saat menghadapi bencana. 

"Saya merasa peran ulama dan cendekiawan muslin sangat penting dan dibutuhkan dalam masalah lingkungan serta kebencanaan," kata pria yang akrab disapa Emil, dalam rilis yang diterima wartawan, Minggu (3/2/2019). 

Baca juga: Mau Tahu Perawatan Cantik Maksimal ala Istri Ridwan Kamil?

Menurut Emil, berbicara tentang kebencanaan sering kali yang difokuskan hanya menyangkut penanganan dan tanggap bencana. Padahal paling penting adalah upaya meminimalisir dampak negatif dari bencana yang terjadi.

"Jangan hanya ditempuh secara formal, tapi harus ada cara lain yaitu melibatkan peran ulama, sentuh dimensi keadilan dalam lingkungan," katanya.

Dia mengungkapkan, sepanjang tahun 2018 terjadi 1.500 bencana alam di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut 60 persennya adalah bencana longsor, banjir dan puting beliung. 

"Karena Jabar ini secara geologis dari tengah ke selatan berbukit-bukit sedangkan tengah ke utara datar yang identik banjir," ucapnya. 

Baca juga: Ridwan Kamil Pecat 22 ASN Pemprov Jabar Terlibat Korupsi

Melihat tingginya ancaman bencana di Jabar, Emil menilai perlu sebuah dokumen yang bisa menjadi pegangan semua stakeholder di Jabar dalam menghadapi bencana. Salah satunya dengan menyiapkan cetak biru kebencanaan yang dia berinama West Java Resilience Cluture Blue Print. 

Dalam pembuatan dokumen itu, pihaknya menggandeng JICA dan diharapkan bisa selesai tahun ini. Dokumen ini nantinya akan menjadi sebuah pegangan bagi semua stakeholder di Jabar dalam penanganan bencana ke depan. Mulai dari masalah edukasi dan lainnya.

Ridwan Kamil Pecat 22 ASN Pemprov Jabar Terlibat Korupsi

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberhentikan 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pemberhentian itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang dikeluarkan September 2018 lalu. 

Dalam SKB yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Syafrudin dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Haria Wibisana meminta agar segera memberhentikan para ASN atau PNS yang terlibat tindak pidana korupsi dan berkekuatan hukum tetap hingga awal 2019 ini. 

Baca juga: Pejabat Belum Pecat PNS Korup akan Kena Sanksi

Menindaklanjuti SKB tersebut, Pemprov Jabar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada 22 orang terdiri dari 8 ASN aktif dan 14 pensiunan pada 21 Januari lalu. Ke 22 orang tersebut diberhentikan dari status kepegawaian atau pensiunan serta hak-hak seperti gaji, tunjangan dan uang pensiun. 

"Saya lakukan sesuai aturan dan sudah dilakukan saya kira," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada wartawan, Minggu (3/2/2019). 

Dia mengungkapkan, telah mengeluarkan SK pemberhentian kepada para ASN tersebut. Selain itu, pemberhentian sebagai tindak lanjut dari instruksi dari pemerintah pusat. 

"Pake SK saja, saya sudah arahkan mengikuti aturan. Bahwa aturannya harus diberhentikan kita berhentikan," ujarnya. 

Baca juga: Sejak 2012, 478 PNS yang Terlibat Korupsi Telah Dipecat

Terpisah Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar menambahkan telah memberhentikan ASN yang terlibat tindak pidana korupsi sesuai arahan pemerintah pusat. Sebanyak 22 ASN itu diberhentikan secara tidak hormat. 

"Kita melaksanakan tugas dari SKB 3 menteri. Ini dimonitor oleh KPK dan mereka memantau sampai mana pelaksanaannya. Kami baru 22 orang berdasarkan dari BKN karena kami daerah sifatnya menerima dan melaksanakan," ujarnya.

Lewat Instagram, Polisi Gadungan di Bandung Tipu Wanita Rp 23 Juta

Foto: Dony Indra Ramadhan

Bandung - Bermodalkan sebuah akun Instagram, SH (29) menipu dua wanita sekaligus. Dalam akunnya, SH mengaku-ngaku sebagai anggota polisi dan menipu hingga Rp 23 juta. 

Aksi SH dilakukan pada 17 Januari 2019. Melalui akunnya bernama Sigit32Ind dia mengunggah foto-foto dirinya menggunakan pakaian polisi. Aksinya itu kemudian memikat dua orang perempuan berinisial DPS (28) dan M (28), keduanya sama-sama warga Sleman. 

"Tersangka ini seolah-olah anggota polisi yang bisa menyelesaikan masalah perkara. Dia memberikan konsultasi kepada korban dan berjanji akan mengurus kasus yang menimpa korban," ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (22/1/2019).

Kedua korban pun terpengaruh oleh SH. Hingga akhirnya, kedua korban menyetor duit yang totalnya Rp 23 juta.

"Tersangka menawarkan untuk membantu korban mencari seseorang dengan meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional dan IT. Korban mengirimkan sejumlah uang yang totalnya Rp 23 juta," katanya. 

Namun apa yang diharapkan oleh kedua korban tak terealisasi. Korban menyadari dan melapor ke Polda Jabar. Polisi melakukan penyelidikan bahkan melalui unit siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan berhasil menangkap warga Bandung itu pada 20 Januari 2019.

"Kita menangkap dari locationnya. Di akunnya itu terdapat location di Bandung. Saat kita tangkap, kita menyita barang bukti berupa pakaian dinas yang digunakan tersangka termasuk senjata api yang ternyata hanya korek gas," tutur Truno. 

Truno mengatakan SH melakukan hal ini hanya dengan tujuan menipu sekaligus tebar pesona guna menggaet wanita. 

"Termasuk itu (tebar pesona). Cita-cita tersangka sih memang ingin jadi polisi, cuma nggak kesampean," kata dia. 

Polisi masih mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan korban tidak hanya dua orang. 

"Tidak menutup kemungkinan (korban lebih dari dua). Makanya yang merasa jadi korban silakan melapor," kata Truno. 

Polisi menjerat SH dengan Pasal 45 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara.

polisi gadungan penipuan

Penampakan Sungai Tempat Warga Berburu Uang Jutaan Rupiah

Sungai Tanjungsari Indramayu (Foto: Sudirman Wamad)

Indramayu - Warga Indramayu ramai-ramai berburu uang jutaan rupiah yang dibuang di Sungai Tanjungsari di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Uang senilai Rp 4 juta milik Usman (40), warga Desa Tanjungsari, dibuang ke Sungai Tanjungsari oleh istrinya, Safiah (40), yang mengalami gangguan kejiwaan. 

Usman memberitahu warga sekitar tentang hal tersebut. Keesokan harinya, warga sekitar ramai-ramai berburu uang di Sungai Tanjungsari. "Dibuangnya memang Jumat (18/1) kemarin. Hari Sabtu (19/1), warga pada ikut mencari (uang yang dibuang Safiah)," kata Agus Khadiri (30), warga Desa Tanjungsari, saat berbincang dengan detikcom di pinggir Sungai Tanjungsari, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Aksi Saifah Buang Rp 4 Juta ke Sungai Bikin Gempar Indramayu

Lokasi pembuangan dan pencarian uang milik Usman itu tepat di sekitar Balai Desa Tanjungsari. Agus menceritakan proses pencarian uang milik Usman itu dilakukan dari siang hingga malam hari pada Sabtu kemarin. Agus mengatakan Usman mengaku mengikhlaskan kejadian itu. 

"Iya ada yang menemukan sekitar Rp 1 juta. Itu dikembalikan ke Pak Usman. Ada juga yang dapat Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu, kata keluarganya (Usman) gak papa tidak dikembalikan juga. Katanya sudah ikhlas," ucap Agus.

Wartawan mencoba menemui pihak keluarga Usman. Saat ditemui di Balai Desa Tanjungsari, pihak keluarga enggan memberikan keterangan. Pihak keluarga mengaku ikhlas atas kejadian tersebut. 

Kapolres Indramayu AKBP M Yoris Marzuki mengatakan Safiah, istri Usman, mengalami gangguan kejiwaan setelah menjadi TKI. Safiah membuang uang senilai Rp 4 juta milik suaminya pada Jumat (18/1) kemarin.

Warga menunjukkan Sungai Tanjungsari Indramayu. (Foto: Sudirman Wamad)

Pendukung di Jabar Yakin Elektabilitas Prabowo-Sandi Meningkat

Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memeriahkan nonton bareng di Bandung. (Foto: Mukhlis Dinillah)

FOKUS BERITA:Debat Capres 2019 Perdana

Bandung - Pendukung di Jawa Barat menyakini elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan meningkat. Sebab pasangan nomor urut 02 itu dinilai lebih siap dibandingkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam debat capres 2019 yang perdana ini.

Para pendukung Prabowo-Sandi terus sorak sorai saat nonton bareng debat Pilpres 2019 ini dari layar lebar. Mereka penuh optimistis setelah melihat penampilan Prabowo-Sandi.

"Prabowo-Sandi terlihat lebih siap. Bahkan jauh-jauh hari sudah siap," kata Ketua BPD Prabowo - Sandi di Jabar, Abdul Haris Bobihoe, di hadapan para pendukung Prabowo-Sandi saat menggelar nobar debat Pilpres 2019, Hotel Citarum, Jalan Citarum, Kota Bandung, Kamis (17/1/2019) malam.

Baca juga: Pendukung Prabowo-Sandi Meriahkan Nobar Debat Capres di Bandung

Menurutnya, Prabowo-Sandi sangat menguasai debat perdana yang membahas mengenai Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Bahkan, Harin menilai, keduanya menguasainya di luar kepala. Debat capres cawapres ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

"Materi debat malam ini, sudah di luar kepala Pak Prabowo dan Sandi. Mereka juga tahu kondisi yang ada di lapangan," ucap Haris.

Sekjen DPD Gerindra Jabar ini menyakini debat malam ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo-Sandi. 

"Debat ini bisa meningkatkan kepercayaan (elektabilitas) di masyarakat," kata Haris menegaskan.(mud/bbn)

debat pilpres 2019 debat capres 2019 prabowo-sandi baanar

Cerita Pengawal 'Dikelabui' Fuad Amin yang Pelesiran Keluar Sel

Saksi dihadirkan dalam sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. (Foto: Dony Indra Ramadhan)

Bandung - Fakta pelesiran eks Bupati Bangkalan Fuad Amin selama menjalani masa hukuman menguat. Pengawal narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin bahkan sempat 'dikelabui' Fuad.

Hal itu diungkapkan Joaquim Lucio, anggota regu jaga Lapas Sukamikin, dalam sidang kasus dugaan suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (16/1/2019).

Joaquim bercerita, suatu waktu yang tak ingat hari dan tanggalnya, dia mendapat tugas mengawal Fuad Amin yang sedang berada di Rumah Sakit Dustira, Cimahi. Saat itu dia datang untuk bergantian dengan pengawal sebelumnya. 

"Pas saya datang, saya cari-cari dia tidak ada di rumah sakit," kata Joaquim dalam persidangan.

Baca juga: Koruptor Penghuni Lapas Sukamiskin Bebas Bawa Duit

Dia kemudian terus mencari hingga ke sudut-sudut ruangan. Ketika jam menunjukkan pukul 15.00 WIB, barulah dia bertemu Fuad Amin yang kemudian masuk ke ruangan di rumah sakit itu. 

Berdasarkan tugasnya, Joaquim lalu memotret Fuad Amin di rumah sakit. Foto tersebut langsung dia kirim ke grup WhatsApp tim pengamat pemasyarakatan (TPP) yang di dalamnya ada Wahid Husen. 

"Begitu saya kirim foto ke grup, pak Kalapas nanya 'ini foto kapan?' saya jawab 'sekarang pak'. Lalu pak Kalapas bilang, 'loh tadi (Fuad Amin) nelepon bilangnya lagi di tol ke rumah sakit'. Saya enggak tahu, orang saya juga nyari-nyari," tutur Joaquim.

Baca juga: Sejumlah Kejanggalan Napi Lapas Sukamiskin ke Luar Masuk Rumah Sakit

Keterangan Joaquim sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya oleh KPK. Jaksa KPK bahkan membacakan ulang BAP tersebut dengan menambahkan kalimat bahwa Joaquim meyakini ada hubungan dekat antara Fuad Amin dan Wahid.

"Dikatakan tugas pengawalan sampai Cimahi. Begitu Fuad Amin di kamar Wahid Husen bilang 'kok orangnya di situ, padahal bilang di tol dari Jakarta ke rumah sakit' saya yakin ada hubungan Fuad Amin dan Wahid," kata jaksa membacakan BAP Joaquim.

Sayangnya memang tak dijelaskan dari mana Fuad Amin sampai-sampai Wahid menyebut Fuad dari Jakarta sebelum ke rumah sakit. 

Soal Fuad Amin pelesiran bukan hanya diungkapkan pada sidang hari ini. Dalam dakwaan Wahid Husen juga disebutkan Fuad pernah keluar lapas untuk mengunjungi kediamannya di sebuah rumah mewah di kawasan Dago.(dir/bbn)

sidang eks kalapas sukamiskin suap kalapas sukamiskin fuad amin lapas sukamiskin kpk

Kota Bandung Gagal Raih Adipura, TPA Sarimukti Dituding Penyebabnya

Tahun 2017, Kota Bandung meraih piala Adipura/Foto: Humas Pemkot Bandung

Bandung - Setelah tiga tahun berturut-turut meraih Adipura, pada 2018 Kota Bandung tak lagi mendapatkan penghargaan bergengsi di bidang kebersihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Salman Fauzi mengatakan dari 17 poin penilaian, ada satu yang membuat gugur yakni pengelolaan sampah di TPA Sarimukti yang lokasinya di Bandung Barat. Sementara itu diketahu Sarimukti dikelola Dinas Lingkungan Hidup Jabar.

"Di penilaian kan ada 17 komponen. Karena satu komponen TPA dinilai kurang bagus maka 16 komponen penilaian yang sudah bagus diabaikan begitu saja," ujar Salman via sambungan telepon, Selasa (15/1/2019).

Padahal, kata Salman, dalam 16 komponen yang dianggap sudah bagus erat hubungannya dengan peran serta semua pihak mengenai kebersihan. Sebab penilaian dilakukan meliputi kebersihan jalan, titik pantau sekolah, perkantoran, pertokoan dan beberapa hal lain.

"Cimahi juga selama beberapa tahun ini mendapatkan Adipura tapi sekarang tidak karena persoalannya sama, nilai TPA yang Cimahi juga di Sarimukti," katanya.

Baca juga: KLHK Ungkap Kota-kota Terkotor di Indonesia, Mana Saja?

Salman menjelaskan selama ini Bandung Raya (Kota/Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat) hanya memiliki satu TPA yakni Sarimukti.

Dari penilaian yang dilakukan untuk memenuhi 17 komponen, Bandung Raya berpatokan pada TPA Sarimukti. Sedangkan dari hasil penilaian TPA tersebut dianggap kurang baik seperti halnya TPA Bantar Gebang yang digunakan oleh Bekasi dan Jakarta.

"Menurut pemahaman saya, pertama dulu itu komitmen lalu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota bersama dengan pengelola Sarimukti mendapatkan poin juga. Jadi meski pun dari Sarimukti gitu-gitu juga, tapi ketika ada upaya dilakukan, kelihatan perbaikan pada komponen-komponen yang dinilai," ucapnya.

"Kalau sekarang nampaknya saklek. Meskipun ada perbaikan, komitmen kuat yang dilakukan tapi yang terjadi adalah karena sifatnya saklek tadi ya sudah. Menurut mereka kalau itu ga bagus, ya ga bagus. Sehingga itu yang membuat 16 komponennya menjadi tidak punya makna lah gitu," sesal Salman.

Ia menyarankan penilaian seperti itu maka seharusnya Kementerian LHK membuat dua kategori penghargaan. Pertama penghargaan diberikan untuk penilaian 16 komponen dan satu lagi khusus melibatkan TPA sebagai unsur penilaian.

Baca juga: Pemkot Banjar Raih Adipura 6 Kali Berturut-turut

Sementara itu Kabid Kebersihan DLHK Kota Bandung Sopyan Hernadi mengatakan penilaian tetap dititik beratkan pada TPA maka itu akan sulit. Sebab selama ini Pemkot Bandung hanya bisa melakukan tipping fee dan tidak bisa masuk ke ranah infrastruktur.

"Itu yang kemarin jadi nota keberatan kita melalui surat Pak Wali Kota ke Bu Menteri. Bahwa kalau bisa TPA regional itu beda dengan TPA yang memang di bawah kendali sendiri. Bandung enggak mungkin punya TPA sendiri, baik secara teknis dan aspek sosial. Jadi selama penilaian Adipura itu TPA, ya sulit atuh kitu mah," katanya kepada detikcom.

Selain hal tersebut, Sopyan menyoroti mengenai ganti kebijakan yang berada di akhir penilaian. Sehingga Pemkot Bandung dan daerah lain yang biasa mendapat penghargaan seperti Cimahi, Jogja, Semarang dan Makassar tak bisa memberi penjelasan lebih lanjut karena hasil akhir sudah diputuskan.

Bantuan untuk Korban Puting Beling di Rancaekek Terus Mengalir

Bandung - Bantuan untuk korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, terus mengalir ke posko pengungsian.

Pantauan Wartawan, Minggu (13/1/2019) bantuan berupa sembako, beras, mi instan, air mineral, popok dan biskuit disalurkan ke posko pengungsian yang ada di Masjid Al-Ikhlas, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek.

Bantuan tersebut berdatangan, ada yang diturunkan dari mobil dan sepeda motor.

Baca juga: Puing-puing Bangunan Dampak Puting Beliung Mulai Dibersihkan

Ketua Posko Penanggulangan Bencana Angin Puting Beliung Rancaekek Anen Rumdani mengatakan, bantuan untuk korban angin puting beliung terus mengalir.

"Hingga sampai saat ini, bantuan untuk korban terus mengalir," kata Anen ditemui di posko bantuan.

Anen mengungkapkan bantuan tersebut berasal dari sejumlah elemen masyarakat. Di antaranya berasal dari bantuan pribadi, masyarakat, LSM, Ormas dan komunitas.

"Bantuannya berasal dari berbagai pihak. Batuan masuk dan keluar. Terus berputar, setiap masuk pasti kami langsung keluarkan," ungkap dia.

Baca juga: Ganasnya Puting Beliung Luluh Lantakkan Rumah-rumah di Rancaekek

Dari informasi yang dihimpun, hingga Pukul 10.00 WIB bantuan masuk di antaranya, 25 karung beras 154 dus mi instan, 212 dus air mineral dan bantuan lainnya berupa popok, biskuit dan obat-obatan.

Menurutnya bantuan itu disalurkan ke enam desa terdampak angin puting beliung melalui pengurus desa dan panitia Penanggulangan bencana angin puting beliung."Bantuan ini disalurkan melalui RT RW," ujarnya.

Sementara itu, Danramil Rancaekek Kapten Ujang mengatakan, setiap harinya air bersih dari Kodim 0609 Kabupaten Bandung disalurkan ke warga. Bantuan air bersih tersebut diberikan secara gratis.

"Kodim 0609 menyediakan air bersih sebanyak lima tanki per harinya, diberikan hingga Tanggal 16 Januari. Kapasitasnya 5 ribu liter," ujar dia. (YD1JNI)

Marbot Masjid di Sukabumi Ini Tinggal di Gubuk Seluas Pos Ronda

Foto: Syahdan Alamsyah

Sukabumi - Kehidupan Abah Kosih (79) terlihat begitu miris, hidup di bangunan mirip pos ronda di Kampung Cicadas Hilir, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Setiap hari, abah mengurus Masjid Qubbatul Islam yang berjarak hanya sekitar 500 meter dari tempatnya tinggal. Berjalan menggunakan tongkat, abah memulai harinya menjadi marbot di masjid tersebut. Terkadang suaranya yang parau kerap terdengar melengking mengingatkan waktu salat untuk masyarakat sekitar.

"Abahmah sendiri saja, anak ada dua yang satu meninggal satu lagi sudah 10 tahun enggak pernah bertemu. Dia dibawa sama suaminya ke Jawa Timur, abah bersih-bersih masjid kalau waktu adzan belum ada siapa-siapa abah adzan," kata Abah Kosih kepada wartawan, Sabtu (12/1/2019).

Gubuk tempat abah tinggal adalah pemberian Cacih (49), tetangga yang masih terbilang keluarganya, gubuk itu juga berdiri di atas lahan kebun milik Cacih. Untuk kebutuhan makan sehari-hari abah menerima pemberian dari Yayat (50), adik Cacih yang tinggal berdekatan.

"Saya juga sering ditawari tinggal bersama, tapi ga enak karena Yayat dan Cacih meskipun terbilang masih kerabat mereka juga punya anak takut merepotkan. Makanya dibangun gubuk ini, meskipun bentuknya mirip pos ronda saya sudah merasa nyaman," lanjutnya.

Cerita abah dibenarkan Yayat dan Cacih, untuk keperluan makan mereka bergantian membagi rezekinya dengan abah. Yayat bekerja serabutan, kadang juga dia berjualan gorengan sementara Cacih berkebun.

Keduanya menyebut sudah 6 tahun abah Kosih tinggal di tempat tersebut, sebelumnya abah kerap tidur di masjid.

"Sudah sekitar 6 tahun tinggal di tempat ini, mau bagaimana lagi. Kami berdua sudah menganggap abah seperti orang tua sendiri, ada rejeki makan sama-sama. Saya suruh untuk tinggal di rumah kami abah merasa sungkan, akhirnya dibuatlah tempat ini alakadarnya," kata Yayat diamini Cacih.

Foto: Syahdan Alamsyah

Gubuk abah berukuran kurang lebih 2,5 x 2,5 meter berbentuk panggung, lantai kayu dengan atap bilik yang sebagian sudah ditambal dengan papan seadanya. Tempat tinggal abah bagian dalam terlihat berantakan, terkadang Yayat dan Cacih bergantian membersihkan ruangan dalam gubuk tersebut.

"Kemarin tangganya reyot, saya betulkan karena takut abah terpeleset. Kita mau bangunkan layak juga dari mana uangnya, akhirnya kita tambal-tambalin dengan bahan yang ada. Saya kerja kadang kuli di orang, kadang jualan gorengan," lirih Yayat.

Yayat dan Cacih berharap pemerintah mau membangunkan rumah layak untuk abah Kosih, untuk tanahnya Cacih berkenan memberikan lahan agar bisa dibangun dengan kondisi lebih baik apabila ada dermawan yang mau membagikan sedikit rejekinya.

"Abah itu membuat kami nyaman, kalau malam tiba dia suka selawatan membuat hangat suasana di sini. Adik saya merelakan tanahnya kalau memang pemerintah atau dermawan yang berkenan mengulurkan bantuan, kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya pernah ada hanya bantuan beras hanya itu saja," tandas Yayat.

Oded Siapkan Perwal PNS Bandung Wajib Tausiah di Masjid

Wali Kota Bandung Oded M Danial (Foto: Tri Ispranoto)

Bandung - Wali Kota Bandung Oded M Danial segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS). Oded mengatakan Perwal tersebut akan mengatur kedisiplinan dasar para pegawai di lingkungan Pemkot Bandung. Seperti absensi, apel hingga pada mewajibkan pegawai muslim mengikuti tausiah di masjid. 

"Kita mulai dari hal sepele seperti kehadiran. Nanti kalau tidak hadir satu hari, bisa dikurangi satu sampai dua persen TKD-nya (Tunjangan Kerja Daerah)," ujar Oded, Jumat (11/1/2019) 

Oded beralasan pemotongan tersebut wajar karena Pemkot Bandung telah memberikan cukup besar TKD pada para pegawai. Kini saatnya Pemkot Bandung meminta komitmen para pegawai untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diterima.

Baca juga: Pekan Depan, Terusan Jakarta-Arcamanik dan Sukajadi Direkayasa

Bukan hanya mengatur soal absensi, terkait TKD juga akan diatur mengenai kinerja para pegawai. Nantinya hal ini akan dibahas dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Sekda Kota Bandung. 

"Mulai hari Senin nanti saya sudah instruksikan Pak Ema (Plt Sekda Kota Bandung) untuk betul-betul memantau absensi di masing-masing dinas. Termasuk Senin itu di apel, itu harus ada semua," katanya. 

Selain soal pekerjaan, Oded akan mendisiplinkan pegawai dengan mewajibkan mereka mengikuti tausiah di masjid dekat kantor masing-masing. Contohnya Masjid Al Ukhuwah bagi pegawai di Balai Kota Bandung atau Masjid Ar Risalah untuk kantor pemerintahan di Jalan Sukabumi dan Jalan Cianjur. 

"Kalau pun di luar itu, paling tidak mereka harus tetap melaksanakan tausiah setiap Rabu di masing-masing dinas. Saya kira penting, karena kita ingin membangun kinerja yang bagus," ujar Oded. (YD1JNI)

Bawaslu Jabar akan Kaji Dugaan Pelanggaran Pose 1 Jari Ridwan Kamil

Foto: Screeshoot 20detik

Bandung - Bawaslu Jawa Barat akan mengkaji ada atau tidaknya pelanggaran pose satu jari yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pose satu jari itu dilakukan Ridwan Kamil saat menghadiri Festival PKB Jabar dan kini viral di media sosial.

"Kita akan cek dulu soal kebenarannya secara prosedural (apa ada pelanggaran atau tidak)," kata Ketua Bawaslu Jabar Abdullah, saat dihubungi, Rabu (9/1/2018). 

Abdullah menerangkan, secara prinsip pejabat dan kepala daerah diperbolehkan mengikuti kampanye dalam Pemilu. Hanya saja ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pejabat atau kepala daerah apabila ikut serta dalam kampanye. 

"Kita harapkan mereka mengikuti kaidah ketentuan aturan kalau mau kampanye itu harus izin cuti kalau di hari kerja. Di luar dalam posisi cuti tersebut memang tidak boleh melakukan upaya mencitrakan tidak netral. Apalagi kepala daerah," ucapnya. 

Baca juga: Ungkit Anies, Tim Prabowo Heran Bawaslu Tak Proses Pose 1 Jari Ridwan Kamil

Mengenai pose satu jari Ridwan Kamil, Abdullah menyatakan, akan melihat dari sisi aturan terlebih dulu. Hal itu perlu untuk mencari bukti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan mantan Wali Kota Bandung itu.

Contohnya saja, kata dia, seperti kampanye kepala daerah tanpa izin atau cuti di hari kerja. Atau potensi pelanggaran lainnya yang termasuk ke dalam pelanggaran Pemilu.

"Kita akan cek dulu prosedural. Secara prinsip Bawaslu akan melakukan tindakan sama semua di mata hukum, tidak ada perlakuan yang khusus. Tugas Bawaslu adalah melakukan upaya penegakan hukum Pemilu, siapapun itu," katanya. 

Disinggung apakah akan ada pemanggilan secara langsung terhadap Ridwan Kamil, seperti yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdullah belum bisa memastikannya. Terpenting saat ini pihaknya akan mencari fakta dan menggali informasi atas masalah ini.

"Kemarin Pak Anies itu dipanggil di luar hari libur. Terus kita cek, lagi proses pemanggilan klarifikasi yang kita lakukan sebelum pada putusan Bawaslu. Kita Bawaslu memperlakukan hal yang sama sehingga harus dilihat secara prosedural ketentuan, itu (pose satu jari Ridwan Kamil) itu melanggar atau tidak," ucapnya.

Baca juga: PKB Bela Ridwan Kamil soal Pose 1 Jari: Tak Ada Pelanggaran

Sebelumnya, video Ridwan Kamil mengacungkan 1 jari viral di media sosial. Pria yang akrab disapa Emil lalu memberi penjelasan soal pose itu dan mengapa dirinya tidak diperiksa Bawaslu. 

Pria yang akrab disapa Emil itu berlasan, pose 1 jari itu tidak terkait dengan Pilpres, melainkan nomor urut PKB. Selain itu, berbeda dengan Anies, pose itu dilakukan di akhir pekan saat menghadiri Festival PKB Jabar for 2019 di Gor Pajajaran, Kota Bandung, Minggu (2/1/2019).

Tonton juga video 'Anies Penuhi Panggilan Bawaslu, Klarifikasi Salam 2 Jari':

pilpres 2019 pemilu 2019 ridwan kamil pose satu jari

Kondisi Ustaz Arifin Ilham Ngedrop, Yusuf Mansur ke RSCM

Foto: Repro Instagram Alvi

Jakarta - Saat ini Ustaz Arifin Ilhamdirawat di RSCM dan kondisinya menurun. Ustaz Yusuf Mansur berencana menjenguk siang ini.

"Ngedrop sih," kata Yusuf Mansur kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Ia berencana menjenguk sahabatnya itu siang ini. Yusuf Mansur pun terus berkomunikasi dengan kolega yang berada di RSCM.

"Setelah zuhur, saya jalan dari rumah," katanya.

Baca juga: Kesehatan Dikabarkan Menurun, Ustad Arifin Ilham Foto Bareng Keluarga di RS

Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat sang ustaz terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tak sendiri, Ustaz Arifin ditemani sang istri yang setia mendampinginya.

Baca juga: Ramai-ramai Doakan Kesehatan Ustad Arifin Ilham

Lakoni Prostitusi Online, 4 Wanita Ditangkap Polisi di Bandung

Ilustrasi prostitusi onlien. (Foto: Edi Wahyono)

Bandung - Polisi mengungkap dugaan kasus prostitusi online di Bandung. Dua wanita pekerja seks komersial (PSK) dan dua mamih atau muncikari ditangkap.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP M Rifai mengatakan empat orang perempuan tersebut digerebek di sebuah hotel dan apartemen di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/1). 

Dia menjelaskan dua perempuan, inisial IA (51), NA (33), dinyatakan sebagai tersangka. Dua lainnya selaku PSK, SR dan FI, berstatus saksi.

"Betul ada dua muncikari IA dan NA dan dua PSK SR dan FI yang kami amankan," kata Rifai saat dihubungi via telepon genggam, Senin (7/1/2019).

IA dan NA menjalankan bisnisnya itu dengan memanfaatkan media sosial. IA dan NA dinyatakan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai muncikari.

"Iya secara online. Dua tersangka itu sebagai admin ataupun mamihnya, ini masih kita dalami dan kembangkan lagi, nanti lebih lanjutnya akan kita sampaikan," ucap Rifai.

prostitusi online prostitusi online

Duet Nurul Arifin-Rulli Hidayat Paling Kaya, Total Kekayaan Mereka Rp 41 Miliar

Tribun Jabar/Ery Chandra

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Nurul Arifin-Ruli Hidayat saat jumpa pers bersama awak media, di Kantor KPU Kota Bandung, Rabu (10/1/2018). TRIBUN JABAR/ERY CHANDRA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Selasa (17/4/2018), Ketua KPU Kota Bandung, Rifki Alimubarok, mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) terbaru dari tiga pasangan calon di pilwalkot Bandung.

Harta kekayaaan paling besar dimiliki oleh wakil wali kota Bandung nomor urut 1, Chairul Yakin Hidayat atau Rulli Hidayat dengan total Rp 30 miliar.

Lalu pasangannya, Nurul Arifin, menempati posisi kedua dengan total harta Rp 11 miliar.

Jumlah harta paling kecil dimiliki calon wali kota nomor 3, Oded M Danial. Total asetnya sekitar Rp 2,2 milliar.

Baca: Micko Ternyata Dipukuli dan Dilempari Batu hingga Tewas, Dua Pelaku Akhirnya Tertangkap

Berikut detail harta kekayaan para calon peserta pilwalkot Bandung:

Paslon Nomor 1
Nurul Arifin : Rp 11.193.085.371

Rulli Hidayat: Rp 30.035.191.946

Paslon Nomor 2
Yossi Irianto : Rp 3.530 606.395

Aris Supriatna: Rp 4.445.676.920

Paslon Nomor 3
Oded M Danial : Rp 2.259.202.011

Yana Mulyana : Rp 8.254.250.215

Ridwan Kamil Rotasi 24 Pejabat Pemprov Jabar

Acara pelantikan 24 pejabat Pemprov Jabar di Gedung Sate. (Foto: Mochamad Solehudin)

Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil merotasi sebanyak 24 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon di lingkungan Pemprov Jabar. Rotasi ini merupakan upaya penyegaran yang dilakukannya sebagai pimpinan baru di Jabar. 

Proses pelantikan atau pengangkatan kembali para pejabat struktural tersebut dilakukan di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (4/1/2018). Sejumlah tamu undangan hadir menyaksikan proses pelantikan tersebut. 

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menuturkan rotasi yang dilakukan merupakan rutinitas. Sehingga dia meminta rotasi yang dilakukannya tidak menjadi polemik yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan. 

"Rotasi mutasi adalah rutinitas, jangan dibawa ke hati, ke perasaan. Karena hakikatnya PNS itu siap ditugaskan di mana saja," kata Emil dalam sambutannya. 

Selain itu, sebagai gubernur baru dia memiliki target-target pembangunan sesuai dengan visi misi yang diusungnya. Dengan begitu dia butuh sosok pejabat yang mampu menjawab setiap tantangan ke depan. 

"Jadi sebagai pemimpin baru, tentu kami punya target-target. Dinamika pembangunan begitu menantang (ke depan), ada isu-isu besar. Saya sudah selesai, saya paham satu-satu dibahas," ucapnya. 

Emil mengaku tidak sembarangan merotasi jabatan. Pihaknya melakukan penilaian antar sesama pejabat. Dengan cara tersebut dia yakin rotasi ini tidak akan menimbulkan gejolak antara sesama pejabat. 

"Kami lihat akan kondusif karena posisi itu berasal dari masukan dari sesamanya," kata Emil. 

Dia berpesan kepada para pejabat ini untuk bisa menunjukkan kinerja yang bisa mendukung percepatan pembangunan. Emil meminta di tahun politik saat ini para pejabat tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik apapun. 

"Ukuran Ridwan Kamil sebagai gubernur itu kinerja. Kalau ngabret bagus inisiatif, ukuran saya hanya itu. Kalau tidak, jabatan bukan hadiah, tapi harus didapatkan dari prestasi," tuturnya. 

Menurut Emil, setelah rotasi pejabat eselon II akan dilanjutkan dengan rotasi pejabat di eselon III dan eselon di bawahanya. Selain itu juga akan melantik pejabat hasil lelang yang saat ini sedang berjalan. 

"Setelah ini ronde berikutnya yang sedang dilelang, dan ronde di bawahnya," ujar Emil. 

Berikut nama dan pejabat yang dirotasi :

1. Yerry Yanuar (Kepala Badan Kepegawaian Daerah)

2. Mochammad Taufik Budi Santoso (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

3. Riadi SKM (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah)

4. Hening Widiatmoko (Kepala Badan Pendapatan Daerah) 

5. Ferry Sofwan Arif (Inspektur Daerah)

6. Muhammad Solihin (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

7. Herri Hudaya (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

8. Toto Mohamad Toha (Sekretaris Sekretariat DPRD)

9. Daud Achmad (Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah)

10. Dudi Sudradjat Abdurachim (Asisten Administrasi Sekretaris Daerah)

11. Koesmayadie Tatang Padmadinata (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan)

12. Dewi Sartika (Kepala Dinas Pendidikan)

13. Haryadi Wargadibrata (Kepala Susunan Polisi Pamong Praja)

14. Dodo Suhendar (Kepala Dinas Sosial)

15. Supriyatno (Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

16. Dicky Saromi (Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman)

17. Bambang Rianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

18. Epi Kustiawan (Kepala Dinas Kehutanan)

19. Budi Susatijo (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

20. Agus Hanafi (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah)

21. Ahmad Hadari (Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah)

22. Dady iskandar (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah)

23. Dody Firman Nugraha (Kepala Dinas Perkebunan)

24. Heri Suherman (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

YD1JNI

Tol Dalam Kota Pasirkoja-Pusdai Bandung Beroperasi 2021

Wali Kota Bandung Oded M Danial (Foto: Tri Ispranoto)

Bandung - Proyek pembangunan tol dalam kota Pasirkoja-Suci (Masjid Pusdai) Kota Bandung mulai masuk tahap pembahasan legalitas. Tol dalam kota pertama di Kota Bandung ini ditargetkan beroperasi pada 2021 nanti.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan saat ini proyek tersebut tengah pembahasan perizinan agar pembangunan dapat segera dikerjakan. Diharapkan perizinannya segera tuntas dan pembangunan mulai berlangsung pada 2019.

"Jadi tahun ini masih pembahasan. Mudah-mudahan tahun ini juga sudah mulai (pembangunan). Kalau barusan hasil pembahasan, 2021 akhir tol sudah bisa berfungsi," ujar Oded di Balai Kota Bandung, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Oded dan CMLJ Bahas Tol Dalam Kota Pasirkoja-Pusdai Bandung

Oded mengatakan saat ini ia sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai sektor untuk bersinergi dengan Pemprov Jabar dan pihak pengembang. "Diharapkan tim bisa mempercepat urusan ini," ucap Oded.

Wakil Pimpinan Poyek Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) Tri Agus mengatakan tol tersebut akan tersambung dengan proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang merupakan tol dalam kota dari Tol Pasteur menuju Ujungberung dan berakhir di KM 149 Gedebage.

Dari segi pembangunan, tol tersebut akan berupa elevated atau berada di atas jalan yang ada. Sehingga jalan di bawahnya tetap bisa digunakan oleh kendaraan umum dan tidak akan banyak membebaskan tanah.

"Proyek ini kan harus satu kesatuan, sama-sama saling support. Pertama izin, kedua desain, ketiga tanah bebas dan keempat utilitas. Kalau keempatnya sudah bebas semua, orang enak kerjanya," ucap Tri di tempat yang sama.

Baca juga: Wali Kota Oded Usul Sebagian Tol Dalam Kota Bandung Underpass

Tri menjelaskan sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk memenuhi empat unsur tersebut, terutama dari segi perizinan dan utilitas.

Tol dalam kota pertama di Kota Bandung sepanjang 14,3 KM itu akan tersambung mulai dari keluar Tol Pasirkoja, Jalan Peta, Jalan Laswi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pelajar Pejuang, Jalan Sukabumi, Jalan Supratman dan berakhir di Jalan Suci (Masjid Pusdai). (YD1JNI)

tol dalam kota bandung pemkot bandung oded m danial

Share:

Sejumlah Kejanggalan Napi Lapas Sukamiskin ke Luar Masuk Rumah Sakit

Foto: Dony Indra Ramadhan

Bandung - Sopir ambulans Lapas Sukamiskin mengungkap kejanggalan-kejanggalan izin berobat ke luar narapidana Lapas Sukamiskin. Sejumlah napi sering ke luar-masuk lapas bahkan melebihi ketentuan batas waktu berobat. 

Fickie, salah seorang sopir ambulans Lapas Sukamiskin mengatakan berdasarkan aturan yang dia ketahui, izin keluar satu orang napi untuk berobat hanya dua minggu sekali. Namun faktanya, banyak napi yang melanggar aturan itu. 

"Kalau setahu saya izin keluar itu dua minggu sekali. Tapi banyaknya sering," ucap Fickie saat bersaksi dalam sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Terungkap! Usai Berobat, Fuad Amin Pulang ke Sukamiskin Pakai Alphard

Dalam sidang, memang dia tak menjelaskan secara rinci nama-nama napi yang menggunakan izin keluar lapas. Namun dalam persidangan itu, beberapa nama disebut seperti Oc Kaligis, Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardana hingga Fuad Amin. 

Jaksa KPK sempat bertanya kepada Fickie soal komunikasi napi di dalam mobil ambulans apakah benar sakit atau tidak. Fickie mengelak dan menyebut dirinya hanya fokus berkendara. 

"Saya bawa mobil ambulans ngebut," kata Fickie. 

"Masa ngebut, kan macet. Kondisi tahanan segawat apa sampai harus ngebut?," sanggah jaksa. 

"Tiap dokter beda-beda waktunya. Harusnya jam 9 tapi izin keluar baru jam 11," kata dia. 

Fickie mengaku tak tahu apakah napi tersebut benar menjalani pemeriksaan dokter atau tidak. Dirinya hanya sebatas mengantar napi ke rumah sakit.

Fickie mengatakan berdasarkan aturan izin keluar napi dilakukan atas persetujuan kepala seksi perawatan, kabid pembinaan hingga terakhir ditandatangani oleh Kalapas. Selama ini, kata Fickie, tujuan berobat kebanyakan di rumah sakit swasta.

"Kalau di Bandung hampir semua rumah sakit didatangi. Memang harusnya ke (rumah sakit) negeri. Tapi napi mengeluh katanya punya dokter sendiri," tuturnya. 

Waktunya pun hanya satu hari. Apabila melebihi atau dirawat, perlu mendapat surat rujukan dokter.

"Kalau kata dokternya dirawat ya dirawat, kalau pulang ya dibawa pulang," katanya. 

Untuk proses penjemputan dari rumah sakit, Fickie mengatakan dia harus mendapat instruksi dari pimpinannya. Dia tak bisa menjemput langsung apabila belum ada permintaan. 

"Kalau menjemput ada, sampai sore. Tapi kadang di situ ada note dari rumah sakit dirawat baru dirawat. Kalau menjemput pengawal nelepon. Nanti Kasi nelepon saya. Semua penjemputan harus ada perintah dulu," ucap dia.

Saksikan juga video 'Dirjen PAS Bantah Terlibat Suap Lapas Sukamiskin':

(Yd1jni)

sidang eks kalapas sukamiskin kpk ott kalapas sukamiskin